perpres pengadaan barang dan jasa 2018. Ketentuan ini tentunya harus inline dengan Pasal 65 ayat (4) Perpes 16. perpres pengadaan barang dan jasa 2018

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres 16/2018”)Awal dan Akhir. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pasal pada Perpres 16/2018 berkurang jauh dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 1. Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar : Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultasi; Jasa lainnya; Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Ditetapkan di JakartaPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Pengadan Barang/Jasa pada BUMN/BUMD. 16 tahun 2018 pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan bahwa jenis kontrak pengadaan barang atau pekerjaan kontruksi atau jasa lainnya terdiri atas:. 18a. 40 H. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. Aturan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 12 Tahun 2021 pengganti. 54 Tahun 2010 dan perubahannya sejak bulan Juli 2018 lalu, Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan pengadaan dengan melakukan banyak “simplifikasi” kebijakan dengan tetap. Kata Kunci: Pedoman, Rencana Aksi Pengelolaan Pengadaan. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Perpres No. Untuk tahun anggaran 2018, nilai pengadaan barang/jasa pemerintah Buku Saku/Rangkuman Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya; Slide Materi Bahan Ajar berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 (9 slide materi ajar). Tujuan Pengadaan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai berikut. Badan / Pengarang. 16 Tahun 2018 Pasal 33 :(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas. U. Undang-Undang Nomor 1. Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa menyebut sejumlah alasan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12. 45Salah satu perubahan utama dalam Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa adalah berubahanya nomenklatur PPHP dari Panitia/Pejabat “Penerima” Hasil Pekerjaan menjadi Panitia/Pejabat “Pemeriksa” Hasil Pekerjaan. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. E. Catatan:. Pada Perpres No 16 Tahun 2018, repeat order dapat dilakukan dalam pekerjaan jasa konsultasi (terdapat dalam pasal 41) dengan ketentuan permintaan berulang tidak lebih. 16 Maret 2018. PPHP adalah Pemeriksa Administratif Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018) dan PPHP tidak sama dengan Pemeriksa Barang dalam administrasi pembayaran (Permendagri 13/2006). Beranda; Berita; TAUTAN. Jasa Lainnya. PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) Nomor: 16: Tahun: 2018: Judul: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Tanggal Disahkan: 16 Maret 2018: Tanggal Diundangkan: 22 Maret 2018:. 50. Perpres 12/2021. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa Perpres Baru Pengadaan Barang dan Jasa Atur Lelang Terbatas Rp2,5 M Untuk OAP Jayapura, 27 september 2018. Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 1. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres No. 000. Tipe. Tepat tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Lembaga. Namun pelaksanaan di lapangan, konsolidasi pengadaan ini akan berbenturan dengan salah satu tujuan pengadaan yang termuat di dalam Perpres No 16 Tahun 2018, yakni meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil dan menengah. U. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. penyelesaian sengketa. h mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; b. Modul ini disusun oleh Yosi Febriani, S. Perwakilan. 12 Tahun 2021 mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 di mana Presiden Joko Widodo telah menandatanganinya. Terjemahan Peraturan. Tahun. PERPRES No. Sosialisasi Perpres No. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. UU Cipta Kerja dan Perpres tersebut juga mengatur ketentuan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD. Pengaturan besaran uang muka pada. Manager of Public at Pemerintah Provinsi Banten. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Di sisi lain, perusahaan swasta boleh saja mengadopsi ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam hal ini Perpres 16/2018 dan perubahannya, namun tetap dengan mempertimbangkan proses bisnis swasta yang tentu saja berbeda. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 54 Tahun 2010) l Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 11. c. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018. Seiring untuk mewujudkan good governance, pembenahan di bidang pengadaan barang dan jasa terus menerus diupayakan. (PERPRES) tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. peraturan direksi BUMN harus mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. Jaminan Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa > Identifikasi Kebutuhan. com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018. Katalog Produk. 2021. 4. Menjelaskan jenis kontrak sesuai perubahan di Perpres 12 Tahun 2021, dan lebih spesifik menjelaskan Kontrak Payung 5. sosialisasi perpres 12 tahun 2021 perubahan perpres 16 tahun 2018. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. PERPRES No. Maret 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 12 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang dan jasa2. Bimtek Sosialisasi Perpres No. 000 (lima puluh miliar rupiah). Lihat selengkapnyaWeb ini menyajikan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuat oleh Peraturan Presiden Nomor 16. 16/2018 (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. See also Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bertindak mewakili K/L/D/I dalam kontrak pengadaan Barang dan Jasa. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. 201410510311045 . pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan. Sosialisasi Perpres No. kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan. Jakarta. Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Silakan mengunduh (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tautan ini)PERPRES: Nomor: 16: Tahun: 2018: Nama Peraturan: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN. , hukum dan logistik untuk menyelesaikan kontrak konstruksi. (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PeraturanPerpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pelanggaran tentunya tidak lepas dari sanksi atau hukuman yang. Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar (2015) Perencana Keuangan Pribadi/Associated Financial Planner (2008) Pengalaman Kerja. Dalam sebuah tender, tentu akan ada pihak yang terpilih dan tidak terpilih. Tentang. 1. Mind Map Perpres 16 tahun 2018. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan. Pemerintah resmi meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) No 17 Tahun 2023 Tentang Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 19: Tahun: 2019: Tanggal Diundangkan: Senin, 23 Desember 2019: Diunduh Sebanyak: 14. h mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; b. POKOK BAHASAN Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Etika dan Prinsip Pengadaan Pelaku Pengadaan Pelaku usaha Hakekat Pengadaan Barang/Jasa Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Melalui PenyediaPENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA UNTUK PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. 214,1 Triliun 52,1% dari Jumlah pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2021 :APBN. 18b. T. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan. 2010. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10. Perpres 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 157 Tahun 2014 (LN 314 Tahun 2014), Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 (LN 63 Tahun 2021), PerLKPP 1 Tahun 2021 (BN 77 Tahun 2021). Dengan Perpres No 12 Tahun 2021, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Ditjen PP ; Partisipasi Publik; JDIH Ditjen PP. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2021: 33 : e-Book Konsolidasi Perpres No. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. Perpres No. Pola hubungan para 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dasar Menimbang poin a dan b 2 Adrian Sutedi, “Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Perpres. Berisi Peta Pikiran/Konsep dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021. Kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak semata – mata membeli barang atau menggunakan jasa begitu saja. Diubah dengan : PERPRES No. 19. Salah satunya yaitu upaya penguatan dan penyederhanaan regulasi pada kontrak pengadaan barang/jasa. 18b. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTU. Jenis. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. pengadaan barang dan jasa berdasarkan . 000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi. 20 October 2020. Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berita. PERPRES No. BarangPejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10. 1 Pasal 1 angka 1 Perpres No. Kelembagaan PBJP dalam Keppres 80/2003 dan perubahannya berturut-turut dikenal dengan sebutan “panitia Pengadaan serta unit layanan pengadaan (procurement. Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut: Pengadaan Barang melalui e-Penunjukan Langsung (Dok. peraturan presiden nomor 16 tahun 2018elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. pengadaan barang/jasa pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral . 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. "Tentunya dengan Perpres ini. 000,00 (sepuluh juta rupiah); b. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. 1 6 Tahun 2018 serta Perka LKPP yang . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah untuk melakukan penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan. Aug. 11Tahun 2016 tenytang Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2016,. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemberian advokasi bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap adanya pengaturan mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis. Tujuan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengaturan mengenai tujuan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Pasal 4, Perpres 16/2018. id - Pemerintah telah menyelesaikan revisi atas Perpres 54 th. E. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. PERPRES NO. Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hanya membatasi untuk pengadaan Pemerintah. 17/2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu Berlaku pada keadaan darurat Berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh Pejabat. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Menurutnya, 87 % lebih kasus-kasus korupsi terjadi di pengadaan barang dan jasa. bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBNiAPBD dalam Pengadaan Barang lJasa Pemerintah untuk. Beranda. Dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tentu tidak terlepas dari para pihak yang mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 2015, dan yang terakhir adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan pada Maret 2018, dan berlaku mulai 1 Juli 2018. Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. 00 s. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. Paket / pekerjaan terintegrasi terjadi bilamana ada sebuah pekerjaan tertentu. PERPRES No. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <. Latar Belakang UU No. merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. Kebijakan dan Inovasi PBJ. kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut: Pasal 1 Ayat 40 Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. STATUS PERATURAN. Perpres 12/2021 mengatur tentang perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 16/2018 Pengadaan Barang dan Jasa. Perpres No. 16, BN. 2r.